Kemudian klik tombol lanjut untuk melanjutkan proses. Ruang lingkup surat izin prinsip.
Dpmpt Kota Balikpapan
Contoh izin prinsip penanaman modal. Contoh surat izin prinsip. Kepala badan koordinasi pasar modal menerbitkan peraturan baru yaitu peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal no. Dalam struktur organisasinya bkpm dipimpin oleh seorang kepala sesuai dengan peraturan kepala bkpm no. 14 tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara izin prinsip penanaman modal perka bkpm 142015 yang mulai berlaku sejak 8 oktober 2015. Mulai januari 2018 proses digitalisasi dilanjutkan untuk penerbitan dokumen izin usaha dari 14 kementerian yang sudah mendelegasikan penerbitan izin usahanya ke pelayanan terpadu satu pintu ptsp pusat di bkpm. Adalah nomor surat persetujuan atau izin prinsip penanaman modal dan tanggal penerbitannya.
Masing masing lingkup tersebut memiliki kriteria yang berbeda. Sedangkan pengertian izin prinsip adalah perizinan usaha pertama dari badan koordinasi penanaman modal bkpm yang harus dimiliki oleh setiap investor yang ingin memulai atau membuka usaha maupun menanamkan modal investasi di indonesia. Digitalisasi produk perizinan telah dimulai sejak juli 2017 dengan diluncurkannya produk izin prinsip penanaman modal dalam bentuk digital dokumen. Surat izin prinsip penanaman modal. Didirikan pada tahun 1973 bkpm bertugas untuk menggantikan fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh panitia teknis penanaman modal sebuah lembaga yang dibentuk pada tahun 1968. Izin prinsip penanaman modal adalah izin dari pemerintah pemda provinsi pemda kabupatenkota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
Membuat surat permohonan pengajuan surat izin prinsip ditujukan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten situbondo dan mengisi formulir permohonan bermaterai rp6000. Ruang lingkup yang diberikan untuk izin prinsip bidang penanaman modal terdiri dari tiga lingkup yakni lingkup proyek baru lingkup pengembangan usaha dan lingkup pengalihan kepemilikan saham. Pengguna harus memilih salah satu dari daftar perizinan tersebut dan spesifik proyek atau kegiatan usahanya yang berkaitan dengan lkpm yang dibuat.